PURBALINGGA, LIN-RI.id – Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Rajawana, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga, kian menarik perhatian publik. Salah satu figur yang muncul sebagai motor perubahan adalah Dedi Yusuf Zaenudin. Pria yang dikenal dekat dengan masyarakat ini secara resmi menyatakan kesiapannya untuk maju dengan membawa misi utama: merombak tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih amanah dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Langkah Dedi Yusuf Zaenudin ini dinilai sebagai respons konkret atas dinamika di tingkat akar rumput. Masyarakat Desa Rajawana belakangan ini kian kritis dalam menuntut keterbukaan publik, terutama terkait pengelolaan anggaran dan efektivitas pelayanan birokrasi desa.
“Desa Rajawana memiliki potensi luar biasa, baik dari sektor pertanian, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Namun, semua potensi itu tidak akan pernah optimal jika sistem pemerintahannya tidak sehat. Fondasi utama pembangunan desa adalah kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan itu hanya bisa lahir dari pemerintahan yang bersih dan jujur,” ujar Dedi Yusuf Zaenudin saat ditemui di kediamannya.
Dalam memaparkan visi militannya, Dedi menjabarkan tiga pilar reformasi tata kelola yang akan langsung diterapkan jika dirinya mendapat mandat dari warga Rajawana:
Pertama, Transparansi Keuangan Total. Dedi berkomitmen penuh untuk membuka lebar-lebar akses informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dana Desa (DD), serta Alokasi Dana Desa (ADD). Ke depan, seluruh laporan realisasi fisik dan keuangan akan dipublikasikan secara berkala melalui baliho desa, papan informasi digital, dan media sosial resmi desa agar setiap rupiah uang rakyat dapat diawasi bersama.
Kedua, Penghapusan Budaya Nepotisme. Salah satu isu sensitif di tingkat desa adalah pengisian jabatan perangkat desa yang kerap diwarnai isu kedekatan kekerabatan. Dedi menggaransi bahwa di bawah kepemimpinannya nanti, rekrutmen perangkat desa akan dilakukan melalui seleksi terbuka berbasis kompetensi dan menggandeng pihak ketiga yang independen demi menjaga keadilan.
Ketiga, Birokrasi Bebas Pungli. Dedi menargetkan digitalisasi layanan administrasi secara bertahap. Hal ini ditujukan untuk mempercepat pengurusan surat-menyurat warga sekaligus memutus mata rantai kontak fisik yang rentan memicu praktik pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi.
Komitmen anti-KKN yang diusung oleh Dedi Yusuf Zaenudin ini memicu gelombang dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Desa Rajawana, mulai dari tokoh Agama,Pemuda hingga kelompok tani. Mereka berharap momentum politik ini dapat menjadi titik balik lahirnya pemimpin yang benar-benar menepati janji dan menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas tertinggi. Kontestasi Pilkades Rajawana ini pun diprediksi akan menjadi barometer pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berintegritas di wilayah Kecamatan karang moncol.
***
Komentar