Kubu Raya, Kalbar – DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kubu Raya segera melayangkan surat pengaduan kedua kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penghentian subpenyalur BBM subsidi yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi geografis masyarakat di wilayah pelosok, Senin (7/9/2026).
Ketua DPC LIN Kubu Raya, Nurjali, S.Pd.I., meminta Presiden dengan hormat memanggil Wahyudi Anas, S.T., untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan penghentian subpenyalur tersebut.
Menurut Nurjali, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada data bahwa setiap kecamatan telah memiliki SPBU. Faktanya, sebagian masyarakat disebut harus menempuh jarak hingga 50 kilometer untuk mendapatkan BBM subsidi.
“Kalau rakyat harus menempuh 50 kilometer untuk mendapatkan BBM subsidi, di mana letak keadilan negara?” tegas Nurjali.
LIN juga menyoroti kondisi di Desa Sungai Asam saat terjadi karhutla. Informasi yang diterima LIN menyebut akses BBM bagi masyarakat dan relawan mengalami kesulitan. Harga Pertalite disebut sempat mencapai sekitar Rp17 ribu per liter, sedangkan solar sekitar Rp19 ribu per liter. Informasi harga tersebut masih perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.
LIN mendesak Presiden memanggil BPH Migas dan Pertamina serta memerintahkan pengecekan langsung ke Kubu Raya.
“Jangan hanya melihat data dari balik meja. Turun ke lapangan dan lihat kondisi rakyat sebenarnya,” ujar Nurjali.
Kekecewaan LIN semakin menguat setelah rapat melalui Zoom yang melibatkan unsur Ditjen Migas, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga dinilai belum menghasilkan solusi konkret.
LIN menyebut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tidak hadir dalam forum tersebut. Bagi LIN, diskusi tanpa tindak lanjut konkret tidak cukup untuk menjawab persoalan masyarakat di lapangan.
LIN bahkan menyatakan siap membantu kedatangan BPH Migas ke Kubu Raya untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
“Kami siap menyiapkan tiket pesawat. Turun langsung, cek kondisi sebenarnya. Jangan hanya berbicara di atas meja tanpa solusi nyata bagi rakyat,” tegas Nurjali.
LIN meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penghentian subpenyalur BBM subsidi, terutama di wilayah yang secara geografis sulit menjangkau SPBU.
“Jangan sampai subsidi hanya tersedia di atas kertas, sementara masyarakat pelosok justru kesulitan mendapatkannya,” pungkas Nurjali.
Sumber : Nurjali, Ketua DPC LIN Kubu Raya.
Komentar